Jagongan Rakyat 13 | Mengawal Kebijakan

Jagongan Rakyat 13 | Mengawal Kebijakan

Oleh : Akhmad Gunawan Wibisono


Lingkarkiri.or.id | Jagongan Rakyat 13 | Mengawal Kebijakan | Kalau ada kebijakan dari pemerintah, selalu saja tidak tepat sasaran. Pun jika tepat, hasilnya tidak optimal. Banyak muatan-muatan nepotis yang berlaku. Sebut saja kepala desa yang hanya memprioritaskan kerabatnya saja untuk dapat bansos. Orang lain, mbok mati njengking ya mereka acuh.

Atau misalnya, barang yang sudah jelas-jelas memiliki tag “untuk rakyat” miskin, nyatanya rakyat kaya yang “miskin jiwanya” pun ikut pakai. Kemben barangkali yang tidak nyaman, kenapa selalu saja kebijakan dari pemerintah berakhir kabur. Wujudnya kadang ada, namun terlalu rumit untuk diurai. Perintah dari atas sampai bawah terlalu sukar diterapkan.

“Tahu kenapa program dan segenap bantuan pemerintah selalu saja meleset?” Kemben melempar pertanyaan.

“Karena memang tidak niat membantu—mungkin?” Banim mengangkat dua bahunya.

“Bukan, Nim. Itu sebab kita punya negara?”

Banim hanya mengernyitkan dahi.

“Coba lihat saja. Negara kita ini terlalu lebar, diatur dengan konsep republik, asas politiknya demokrasi. Bagus sih. Tapi minusnya, jargon ‘bersatu meski berbeda’ itu jadi penghalang buat maju sebenarnya.” Jelas Kemben.

Banim tak mengerti maksud Kemben. Yang ia tangkap darinya, bahwa konsep negara ini sudah benar. Ketidakbenaran itu lebih pada pendasaran siapa yang mengurus, bukan tentang apa bentuk negara yang diurus.

“Aku masih tak mengerti maksudmu.” Banim menambah.

“Hah!” Kemben harus menjelaskan panjang lebar lagi. Membenahi posisi duduk. “Bayangkan, negara kita ini sangat luas. Pulau-pulaunya sangat banyak. Aneka ragam budaya, kondisi finansial, sosio kulturnya sangat jauh berbeda. Apa pemerintah mengatur dengan kondisi kompeksitas seluas itu? Harusnya sih bisa. Tapi, perundingan di atas meja sangat bertolakbelakang dengan kondisi lapangan.”

Banim menyimak dengan serius. Hampir-hampir ia tersundut rokoknya sendiri sebab lama dibiarkan mengepul saja.

“Katakanlah, bahwa program dan kebijakan apapun itu, bisa moncer di atas kertas. Pun mekanisme yang sudah diterapkan, hampir dan dipastikan sempurna tanpa celah. Tapi ini urusan lain. Bansos misalnya, intruksi dari atas A, merangkak ke bawah jadi C, bawahnya lagi berubah jadi G, lalu berubah lagi jadi T, dan seterusnya. Namanya masih sama, tapi hasil aplikasinya berbeda. Bansos untuk sampai tepat sasaran, ia harus melewati sekumpulan pemungutan-pemungutan. Walhasil, di tengah proses itu ia terus tereduksi nilainya. Sudah disunat esensi aslinya.”

“Hmm. Ya. Kau benar, Mben. Lantas bagaimana idealnya agar apa yang kau sebut tadi tak meleset?”

“Satu. Kita mestinya tak punya negara. Tunggu dulu, jangan dianggap aku tidak pro negara. Maksudku, pengaturan masyarakat selebar ini, sungguh susah sekali. Beda jika kita punya satu pulau kecil dan isinya ada raja yang memimpin di sana. Apapun titah raja, akan diikut oleh rakyatnya, dan bisa dipastikan sampai bawah dengan cukup baik kondisi landasnya.” Jelas Kemben.

Banim merekah senyumnya.

“Aha! Itu artinya kita harus punya sistem kerajaan?”

“GOBLOK!” Kemben lugas memekik. “Yang menganut demokrasi saja pemimpinnya sudah berlagak raja!” 

Forum Tanya Jawab

0 Pengguna
* Mohon Jangan Spam link Disini. Semua Komentar akan ditinjau oleh Admin