Oleh: Akhmad Gunawan Wibisono
Lingkarkiri.or.id | Jagongan Rakyat 7 | Dusun-Dusun Penyokong Negara | Sore yang cerah, empat orang sudah berkumpul di warung. Kemben, Dumbis, Sartolo, dan Banim. Kecut ke mana? Entahlah, mungkin masih di rumah, atau malah belum pulang dari mancing di kali. Atau mungkin, bantu manen padi di sawah tetangganya. Namanya juga pekerja serabutan, apapun siap tandhang gawe. Satu etos yang seringkali luput dari mata pemerintah sehingga dianggapnya, kaya atau tidaknya masyarakat disebabkan oleh faktor sempit: kemalasan.
Tuduhan klasik yang nyaris tanpa
bukti sama sekali. Mereka bekerja keras, punya daya hidup yang keras. Punya ghirah
yang tak bisa dikatakan berpangku tangan saja. Kelihatannya saja, mereka
ngopa-ngopi dan laiknya pengangguran. Tapi ketahuilah. Begitulah gaya hidup
kerakyatan. Sehingga, mereka tak butuh untuk merakyat lagi. Kok ada calon
pejabat dengan branding “merakyat”. Lah, sangat lucu. Jadi sejak dulu belum
pernah merakyat?
“Aku punya pertanyaan. Gini. Lebih
dulu mana dusun dan negara?” Dumbis memancing pertanyaan.
Serempak, tiga sisanya menjawab
bahwa negara dulu yang harus mewujud. Barulah akan ada yang namanya dusun. Di
alam pikir mereka, hierarki kewilayahan bisa terbentuk dari atas ke bawah:
negara-provinsi-kabupaten-kota/kabupaten-desa-dusun.
Dumbis tertawa, “kok bisa? Kalian
pikir selama ini negara yang menyokong dusun? Salah itu. Itu akal-akalan
pemerintah saja. Orang dusun lah yang menyokong negara hingga saat ini.”
Kemben penasaran, “memangnya begitu?
Kan kita menginduk pada negara, bukan kita, orang dusun yang diinduki negara.”
“Sekarang pertanyaannya, aku gak
naif ya.. apa yang bisa ditawarkan oleh negara selain kebobrokan, ketimpangan
di sana sini? Hampir tiap hari kabar buruk muncul dari sana.” Jelas Dumbis.
“Kok kamu jadi sinis ke negara gitu,
Mben?” Sahut Sartolo.
“Loh, bukan.. bukan begitu, Tol.
Masalahnya sampai sekarang aku jengah juga. Kok seolah-olah orang dusun selalu
dipinggirkan dan paling butuh dikasih makan. Kita bisa makan sendiri dari
keragaman lokalitas, Tol. Maksudnya, kita nanam kayu tumbuh singkong di ladang.
Nyebar biji-bijian, menumbuhkan padi dan jagung yang siap kita konsumsi. Kita
nyebar bibit-bibitan, ada imbal balik komoditi yang bisa mengjidupi kita. Itu
di dusun ya, di perkampungan. Di negara? Kita bayar pajak, raib. Kita percaya
untuk bayar asuransi, lenyap. Kita bayar iuran yang inginnya, tumbuh sebagai
infrastruktur yang mumpuni dari waktu ke waktu. Beritanya tetap sama saja:
ujungnya ditilap lagi. Sedangkan, perut mereka tidak diberi makan oleh gemilang
metropolitan, tapi dari dusun. Apa ada orang berdasi nanam padi? Apa ada yang
mengurus ladang? Apa mereka pernah masuk kandang sapi yang tiap pagi mereka
minum susunya? Ndak ada. Maka jelas sekali posisiku. Sebenarnya, dusun lah yang
menyokong negara. Bukan sebaliknya.”
Pukulan telak! Dumbis luar biasa
membalik logika yang selama ini dipercaya banyak orang—termasuk di sirkelnya.
Mendengar itu, tiga temannya berpikir keras. Rasa-rasanya benar juga. Sikap
negara yang tidak tawadhu’ ke dusun adalah bentuk imoralitas yang nyata.
“Ya… ya.. aku setuju itu, Mbis.” Kemben mengiyakan. “Kok jadi seperti kebo nyusu gudhel, ya? Kita yang menghidupi, eh kok selalu dinarasikan seolah kita yang dihidupi mereka.”
