Oleh : Akhmad Gunawan Wibisono
Lingkarkiri.or.id | Jagongan Rakyat 18 | Demokrasi Sesungguhnya, Apa? | Sekumpulan orang-orang ini, dari hari ke hari tak pernah berbicara yang receh-receh. Topiknya kian berat saja. Entahlah sebenarya apa yang dimaui. Sebab pada titik dasar, hidup ini sudah rumit, harusnya jangan ditambah lagi dengan kerumitan-kerumitan semacam itu.
Bicara yang biasa-biasa saja.
Bicara dengan topik yang
normal-normal saja.
Bicara yang justru akan meringankan
hidup.
Bicara yang tak butuh menalar
tingkat tinggi.
Bicara yang tak membuat seseorang
tiba-tiba meluap di tengah pembicaraan.
Opini itu disampaikan oleh Kemben
sebenarnya. Ia mendengar sedikit komentar orang-orang sekitar, utamanya para
pembeli di warung. Sekumpulan orang itu (Sartolo CS dan kawan-kawan) dianggap
sebagai representasi orang yang halu. Yang bicara muluk hanya supaya
terlihat sangar saja. Namun pada dasarnya hidup mereka tiada berubah. Tiada
pencapaian yang signifikan setelah bicara hal-hal yang rumit.
“Menurutmu bagaimana?” Kemben
bertanya.
“Apanya yang bagaimana lagi?” Sahut
Kecut.
“Ya kita ini. Kita disebut banyak
orang sebagai sekumpulan orang halu. Halu sebab sejauh ini yang kita
bicarakan hanyalah seputar utopia-utopia belaka. Di mana dunia ideal itu tak
akan terwujud, sebab mentok hanya dalam isi kepala dan mulut saja.”
“Oh, ya biarkan. Kamu jangan kesal.
Justru itu wujud demokrasi sebenarnya.” Imbuh Kecut. “Begini, Mben. Yang kita
pahami dari asas kenegaraan kita adalah demokrasi. Demos dan kratos kalau
dikumpulkan maknanya akan menjadi, segala sesuatunya dari rakyat. Rakyat yang
memiliki kuasa, rakyat yang bebas berekspresi. Yang dilakukan orang lain pada
kita adalah bentuk demokrasi. Dan itu sah-sah saja. Dengan begitu, tak ada
semacam dictatoral situasion. Semua orang boleh menunjuk hidung orang
yang lain. Akan berbeda jika sikap diktatoral itu diadakan. Maka yang bisa
nunjuk hidung hanyalah yang punya tahta. Selain itu tak boleh, malah yang ada
bisa dihukum. Nah, jadi pertanyaan dariku ini. Apa benar ini negara sudah
demokratis? Coba pikirkan.”
“Ya—ya sudah, sih.” Ragu-ragu Kemben
menjawab.
“Kok kamu ragu?” Tanya Kecut.
Keraguan Kemben terletak pada
kejanggalan-kejanggalan yang ia temui. Dalam logika demokratis, posisi
ekskutif, legislatif, dan yudikatif harusnya mempunyai daulat untuk menjaga
stabilitas kepemimpinan. Jadi, tidak ada yang merasa lebih atau paling kuat.
Sebab tiga posisi itu punya pos-pos masing di mana harus bergerak dan berpijak.
Tapi apakah tiga lembaga tadi cukup representatif untuk saling menjaga
keseimbangan? Sayangnya tidak. Sayangnya justru malah bukan keseimbangan. Yang
ada hanya perlombaan untuk menjaga kekuasaan, menyunat konstitusi, memanipulasi
data. Titik imbang mereka ada pada bagaimana kekuasaan bisa balance agar
tidak “cepat runtuh”.
